SJAP, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memutuskan untuk menunda pencairan pinjaman dari Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) yang sedianya dialokasikan untuk mempercepat program 3 juta rumah. Keputusan ini diambil untuk mengkaji ulang prioritas pendanaan, seperti disampaikan oleh Direktur Perdesaan Kementerian PKP, Imran, kepada wartawan di Wisma Mandiri pada Senin, 23 Juni 2025.
Imran menjelaskan bahwa penundaan pinjaman AIIB ini didasari pertimbangan akan potensi suntikan pembiayaan besar dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) khusus untuk sektor perumahan. Ia mengungkapkan harapannya agar dukungan signifikan dari Danantara, bersama dengan peran Bank Indonesia, dapat membiayai program perumahan, khususnya yang menyasar area pedesaan.
Secara keseluruhan, Imran memaparkan bahwa Kementerian PKP membutuhkan total dana sebesar Rp 25 triliun untuk merealisasikan target program perumahan nasional. Mengenai besaran pembiayaan yang diharapkan dari Danantara, Imran belum bisa memberikan rincian pasti, namun ia menegaskan bahwa pendanaan sesuai dengan usulan kementerian akan sangat membantu.
Kabar mengenai potensi pembiayaan ini sebenarnya telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Ia menginformasikan bahwa Danantara sedang dalam proses penyaluran pembiayaan besar untuk sektor perumahan, dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ditugaskan untuk menyalurkan dana tersebut demi mendukung suksesnya program 3 juta rumah.
Pada kesempatan terpisah, tepatnya di Kantor Bluebird, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025, Maruarar Sirait juga mengungkapkan besaran komitmen pendanaan yang fantastis. Ia menyebutkan, berdasarkan informasi dari CEO Danantara Rosan Roeslani, telah dialokasikan Rp 130 triliun dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor perumahan.
Mendukung pernyataan tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani sebelumnya telah menegaskan komitmen lembaganya untuk berinvestasi besar-besaran di sektor perumahan. Menurut Rosan, program perumahan ini merupakan salah satu prioritas utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan juga telah berkoordinasi langsung dengan Himbara untuk memastikan dukungan penuh perbankan terhadap skema pembiayaan perumahan ini.
Rosan optimis bahwa rencana investasi dalam program perumahan ini akan mendapatkan dukungan kuat dari sektor perbankan. Ia menjelaskan bahwa pihak bank akan memiliki jaminan yang solid dari properti yang dibiayai, sehingga mengurangi risiko. Rosan juga berharap agar dukungan perbankan untuk program perumahan ini dapat terwujud dan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Rosan sangat meyakini dampak positif program ini. “Saya yakin akan berdampak positif. Bukan hanya ke perekonomian Indonesia, tetapi rakyat Indonesia saya yakin sangat berbahagia dengan program rumah subsidi yang diinisiasi Kementerian PKP,” ujar Rosan. Pernyataan ini disampaikan oleh CEO Danantara tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat keduanya melakukan kunjungan kerja di Singapura pada Senin, 16 Juni 2025, sebuah kutipan yang diambil dari unggahan Instagram resmi @maruararsirait.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Ringkasan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunda pencairan pinjaman dari Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) yang sedianya dialokasikan untuk program 3 juta rumah. Keputusan ini diambil untuk mengkaji ulang prioritas pendanaan, mempertimbangkan potensi suntikan pembiayaan besar dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kementerian PKP sendiri membutuhkan total Rp 25 triliun untuk merealisasikan target program perumahan nasional.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, telah menginformasikan alokasi Rp 130 triliun dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor perumahan. Program perumahan ini merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Rosan optimis bahwa rencana investasi ini akan mendapatkan dukungan kuat dari sektor perbankan karena adanya jaminan solid dari properti yang dibiayai.
